STO BPM 2010 - 2011

STO BPM Polines

Periode 2010 – 2011

Ketua:

Sindy Ritna Sari

Wakil Ketua:

Lukman Muntaha Sartono Putra

Sekretaris 1:

Budi Noor Fitasari

Sekretaris 2:

Apriliani Lestari

Bendahara 1:

Kristi

Bendahara 2:

Mustika Dyah Kusumawardhani

Ketua Komisi 1:

Dicky Agfa Wiartha

Sekretaris Komisi 1:

Arifianto Kusuma Adi

Anggota Komisi 1:

Achmad Satrio Darmawan

Munawar Bagus Setiawan

Krisna Adhi Suwarno Putra

Ketua Komisi 2:

Chandra Kartika Pusparani

Sekretaris Komisi 2:

Dhulfikar Fauzi

Anggota Komisi 2:

Arlina Dewi

Zakiudin

Triasningsih

Ketua Komisi 3:

Asep Nugroho

Sekretaris Komisi 3:

Imam Sunarko

Anggota Komisi 3:

Ary Zulianto

Chandra Satriyo Nugroho

Cahyo Utami

Rifani Sekar Maulana Putri

Keanggotaan BPM 2010 – 2011

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA BESAR MAHASISWA

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

PERIODE 2010-2011

BAB III

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 8 : Keanggotaan BPM

1. Pemilihan anggota BPM Polines dilakukan dengan pemilu pada tingkat distrik dan pendelegasian ORMAWA dengan penyelenggaraan oleh KPR secara LUBER dan JURDIL.
2. Anggota BPM Polines dan delegasi dari ormawa merupakan wakil-wakil mahasiswa yang dipilih dalam Pemilu Raya dengan peraturan pemilu yang ditetapkan oleh KPR.
3. Masa jabatan anggota BPM Polines adalah satu periode, kepengurusan setelah itu dapat dipilih kembali pada periode berikutnya sesuai aturan yang berlaku.
4. Anggota BPM tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus inti intern kampus (Dualisme).
5. Syarat-syarat anggota BPM ditetapkan oleh KPR melalui rekomendasi Ormawa.
6. Hak dan Kewajiban anggota BPM:
   Berhak memberikan usul, pendapat dan aspirasi kepada institusi secara lisan maupun tulisan.
   Setiap anggota BPM wajib menjalankan tugas dan wewenang sebagai wakil mahasiswa yang bertanggungjawab.
   BPM berhak mewakili mahasiswa POLINES baik didalam maupun diluar sesuai dengan undangan.
7. Keanggotaan BPM hilang apabila:
   Tidak menjadi anggota KBM POLINES.
   Mengundurkan diri.
   Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan.
   Terkena sanksi sesuai Pedoman Pelaksana Organisasi BPM.
8. Apabila keanggotaan BPM terpilih tidak mewakili seluruh Jurusan yang ada, maka BPM terpilih dan KPR membentuk tim khusus untuk mengadakan pemilihan anggota baru terhadap jurusan yang belum terwakili.
9. Pengangkatan dan pencopotan anggota BPM diatur oleh mekanisme internal BPM dan diketahui oleh KBM POLINES.
10. Sanksi keanggotaan BPM:
    Apabila anggota BPM tidak menjalankan tugas dan wewenang maka akan dikenakan sanksi sesuai pedoman pelaksanaan organisasi BPM dengan sepengetahuan KBM Polines, melalui surat edaran yang diwakili oleh ormawa polines.

Tugas dan Wewenang BPM 2010 – 2011

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA BESAR MAHASISWA

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

PERIODE 2010-2011

BAB III

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 7 : Tugas dan Wewenang

1. BPM bertugas menampung, mengelola dan menindaklanjuti aspirasi dari anggota KBM POLINES dan berwenang mengelola iuran seluruh mahasiswa sebagai fungsi kontrol dalam pelaksanaan program kerja KBM POLINES.
2. BPM Polines menyiapkan rancangan Garis-garis Besar Haluan Kegiatan dan UUD KBM Polines yang akan ditetapkan dalam KM POLINES.
3. BPM memiliki wewenang untuk membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas, landasan dan tujuan KBM POLINES.
4. BPM POLINES berkewajiban menjunjung tinggi UUD KBM POLINES.
5. Apabila BEM tidak dapat melaksanakan tugas atau menyimpang dari GBHK dan UUD KBM POLINES maka BPM berwenang mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu 14 x 24 jam. Apabila sampai batas waktu tersebut BEM tidak dapat memperbaiki kesalahan maka dikeluarkan memorandum II dengan batas waktu maksimal 7 x 24 jam. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak dapat memperbaikinya maka BPM berhak untuk menyelenggarakan SI untuk meminta pertanggungjawaban BEM.
6. Apabila Presiden Mahasiswa berhenti ditengah masa jabatannya,maka BPM memiliki wewenang untuk mengangkat wakil presiden mahasiswa menjadi presiden mahasiswa baru di dalam SI dan disahkan oleh Institusi.
7. Apabila wakil presiden mahasiswa dipilih berpasangan dengan presma berhenti ditengah masa jabatannya maka pemilihan calon wakil presiden mahasiswa baru menjadi hak preogratif Presiden Mahasiswa dan penentuannya dalam SI.
8. BPM POLINES berwenang menyelenggarakan KM POLINES dan membentuk Komisi Independen untuk melaksanakan PEMIRA.
9. Mekanisme pembagian dana ormawa Polines dilaksanakan secara struktural dengan koordinator BPM.
10. BPM bertugas mengadakan musyawarah perwakilan ormawa untuk mengevaluasi seluruh KBM Polines dengan dihadiri semua perwakilan KBM Polines dan jika ditemukan penyelewengan pada salah satu Ormawa maka dilaksanakan rekomendasi melalui referendum secara struktural.
11. BPM berwenang (bertugas) mengenakan sanksi kepada ormawa yang melanggar ketentuan KM sebagai sifat yudikatif BPM, selain BPM bersifat legislatif.

BPM Polines

Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) 2010 – 2011,

Bab IV

Kelengkapan Organisasi

Pasal 7: BPM sebagai lembaga tertinggi dalam struktur KBM POLINES.

BPM secara langsung membawahi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Semi Otonom (BSO) Polines yaitu Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dimensi. Barulah di bawah BEM terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa (HMJ) yang jumlahnya ada 19. 5 HMJ dari 5 jurusan (Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Akuntansi, Adiministrasi Niaga), dan 14 UKM dari 5 Bidang (Penalaran, Minat Bakat, Kerohanian, Ketrampilan Khusus dan Pengabdian Masyarakat, serta Kesejahteraan dan Ekonomi).

Artinya, HMJ dan UKM bertanggung jawab kepada BEM. Sedangkan BEM mempertanggungjawabkan UKM, HMJ, dan BEM sendiri kepada BPM. Selanjutnya BPM yang mempertanggungjawabkan semua ormawa kepada institusi (Polines).